Network
"Kalau itu (bansos) adalah fasilitas negara, seharusnya pemberiannya juga dilakukan sesuai dengan struktur kenegaraan. Siapa yang berhak atau berwenang memberikan bansos itu? Kementerian Sosial," kata Bivitri.
Namun, menurut arsip pemberitaan yang dihimpun tim Dirty Vote, menjelang Pemilu 2024 ini bansos malah dibagikan oleh Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN), dan Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar).
"Barangkali, kebetulan, Menteri Sosial kali ini dari PDI Perjuangan, yang sedang berseberangan dengan penerus Jokowi," kata Bivitri.
"Bukannya bansos harus dihentikan atas nama pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bansos bukan bantuan politik," ujarnya.
Baca Juga: Tak Dapat Undangan dari KPPS, Ikut Coblos dengan Modal KTP Ternyata Bisa, Berikut Langkahnya
Data Bansos Sepanjang 2023
Kritikan PSHK Indonesia terkait skema pembagian bansos yang dinilai politis jelang Pemilu 2024 itu memang tak terlepas dari besaran anggaran untuk bantuan sosial sepanjang 2023.
Berikut ini adalah data penyaluran bansos dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.
1.Bansos Beras
- Maret - Mei 2023: Rp. 7,9 Triliun
- September - November 2023: Rp. 8 Triliun
- Desember 2023: Rp. 2 Triliun
2. PKH dan Kartu Sembako : Rp. 81,2 triliun
