1. Pemerintah Kabupaten/Kota: 29 Kasus
2. Kementerian dan Lembaga: 26 kasus
3. BUMN/BUMD : 20 kasus
4. Pemerintah Provinsi : 10 kasus.
Itulah 4 lembaga pemerintah yang paling banyak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi selama periode waktu Januari hingga Oktober 2023.***