Network
LABUAN BAJO TERKINI-Kabar pecah kongsi antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo menuju Pilpres 2024 semakin ramai dibicarakan hari-hari ini.
Kabar tersebut menguat dan memperkeruh situasi pasca putusan MK mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023.
Putusan MK mengenai batasan usia Capres dan Cawapres 35 tahun ini memang ditolak, namun masih ada gugatan lain yang diterima, yakni mengenai syarat pernah menjadi kepala daerah untuk boleh menjadi Capres maupun Cawapres.
Baca Juga: NasDem Hadapi Badai, Putra Surya Paloh Tebar Ancaman; Jangan Bermain Api
Syarat pernah menjadi kepala daerah meskipun di bawah usia 40 tahun untuk menjadi Capres dan Cawapres rupanya dianggap sebagai celah untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.
Upaya meloloskan Gibran sebagai Cawapres Prabowo tentu adalah sesuatu yang tidak biasa dan benar-benar kontroversial, sebab putra presiden ini adalah kader sah PDIP.
Permainan politik ini disebut-sebut ada hubungannya dengan sikap Presiden Jokowi untuk bermanuver dalam Pilpres 2024 dengan cara yang dianggap kontroversial.
Sehingga PDI Perjuangan menganggap dinamika politik yang sedang ramai belakangan ini sebagai permainan atau dansa politik ala Jokowi.
Megawati: Sampai Kapan Pak Jokowi Melakukan Dansa Politik?
Sikap Jokowi yang terbaca dalam beberapa fakta politik belakangan rupanya membuat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terganggu.
Ia pun menganggap jika keriuhan politik sekarang sebagai bagian dari dansa politik kadernya sendiri, Presiden Joko Widodo yang inginn cawe-cawe pada Piplres 2024.
Isi hati Ketua Umum PDIP ini diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) yang mengaku sudah berbincang langsung dengan Megawati Soekarnoputri.
Rommy menyebut jika sang ketua umum menyebut dansa politik Jokowi dibiarkan hingga musik berakhir.
Hal ini diungkap Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).
Rommy mengatakan bahwa persoalan dansa politik Jokowi ini ditanyakan kader-kader PDIP hingga Ketum parpol Koalisi.
"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pertemuan ketua umum, tentu para ketua umum yang lain dan juga kader-kader yang di dalam menyampaikan pada Ibu, sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik, sampai musiknya berakhir kata ibu," ujar Rommy.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, PSI Siap Revisi UU Pemilu
Lalu kapan waktu musik itu berhenti?
Rommy menyebut musik berhenti yang dimaksud adalah pada akhir masa pendaftaran capres cawapres di KPU.
Sehingga menurutnya, PDIP masih menunggu dansa politik Jokowi selesai hingga 25 Oktober 2024.
"Kapan musiknya berakhir? nanti tanggal 25 Oktober. Jadi kita masih akan tunggu sampai tanggal 25," tuturnya.
Rommy juga menyinggung ajakan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyatukan Jokowi dan Prabowo Subianto dengan rekonsiliasi.
Menurutnya, hal ini tidak salah dalam politik, namun dalam prespektif PDIP hal ini dapat menjadi bentuk pengkhianatan.
"Apakah ajakan Bang Fahri dan kawan-kawan ini, yang juga tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi diprespektif yang lain itu menjadi pengkhianat. Ini bukan bahasa saya ini bahasa yang muncul di semua WhatsApp grup di PDI Perjuangan," ujarnya.***
