Network
LABUAN BAJO TERKINI- Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur menyebutkan, jumlah kredit yang disalurkan untuk warga di NTT tembus Rp 3,37 triliun.
Jumlah ini merupakan hasil catatan jumlah pertumbuhan kredit perbankan di NTT hingga April 2023 atau Triwulan I.
"Pertumbuhan kredit di NTT yang tercatat hingga posisi April 2023 tumbuh positif sebesar Rp3,37 triliun secara year on year," kata Kepala OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu dalam keterangan kepada Antara di Kupang, Kamis 22 Juni 2023.
Baca Juga: Kabupaten Sikka Posisi Teratas, Ini Jumlah DPT Pemilu 2024 untuk Semua Kabupaten di Pulau Flores
Dikatakan Japarmen, dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp3,37 triliun itu maka total kredit yang telah disalurkan sebesar Rp40,76 triliun yang didominasi bank-bank negara mencapai sebesar Rp39,43 triliun.
Dari nilai tersebut, kredit yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT tercatat sebesar Rp1,29 triliun atau dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp0,04 triliun.
Adapun pertumbuhan kredit tersebut didominasi kredit modal kerja sebesar 15,22 persen yang utamanya terkonsentrasi pada sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 76,65 persen.
OJK memprediksi pertumbuhan kredit secara nasional di 2023 berkisar antara 10-12 persen, sehingga pihak perbankan termasuk di NTT harus lebih optimistis dalam membuat rencana kerja.
Namun demikian, kata dia, berdasarkan rencana kerja 2023 dari BPD maupun BPR di NTT belum menunjukkan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan kredit sekitar 7-8 persen atau relatif lebih rendah dari nasional dan masih tetap berfokus di konsumtif.
Ia menambahkan, berbagi sektor potensial di NTT yang dapat menjadi sasaran penyaluran kredit seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kuliner, dan sebagainya.
Ada 580 Miliar Kredit Bermasalah
Sebelumnya, Japarmen Manalu menyebutkan, dari Rp 3,37 triliun penyaluran kredit perbankan di provinsi itu pada triwulan I, OJK NTT mencatat ada Rp 580 miliar diantaranya tercatat bermasalah.
Japarmen menjelaskan rasio NPL perbankan di NTT meningkat sebesar 0,51 persen atau dari sebelumnya 1,63 persen menjadi 2,14 persen.
Baca Juga: Dua Pinjaman Online Ilegal di Kabupaten Ngada dan Kota Kupang Dihentikan, Ini Penjelasan OJK NTT
Peningkatan kredit bermasalah itu, kata dia, terutama disebabkan penurunan kualitas debitur-debitur yang dinilai tidak mampu bertahan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19.
Japarmen mengatakan meskipun terjadi peningkatan rasio NPL, ketahanan perbankan d NTT pada posisi April tetap terjaga dengan permodalan untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi NTT tercatat sebesar 23,51 persen.***
