Network
LABUAN BAJO TERKINI - Bali belakangan ini 'dikepung' toko swalayan berjaringan nasional dalam berbagai format. Mereka bahkan sudah hadir hingga pelosok desa.
Kehadiran toko modern ini dituding telah mengambil alih sebagian besar potensi pasar yang semestinya bisa menyejahterakan masyarakat lokal.
Kondisi ini sangat meresahkan kalangan pelaku usaha ritel lokal yang bernaung di bawah Gabungan Pengelola dan Pengusaha Ritel (GAPPARI) Bali.
Karena itu, GAPPARI Bali mendesak pemerintah daerah di Pulau Dewata itu agar menghentikan pemberian izin bagi toko swalayan berjaringan nasional.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara
"Keberadaan toko swalayan berjaringan nasional dalam berbagai format baik itu minimarket maupun supermarket, telah nyata mengambil alih potensi pasar yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ritel lokal," ujar Sekretaris GAPPARI Bali, I Wayan Suka Antara Yasa, SH, MH, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Labuan Bajo Terkini, Minggu 27 Februari 2022.
Selain membuat resah pelaku usaha ritel lokal, kehadiran toko swalayan berjaringan nasional juga membuat perputaran uang tak banyak di Bali.
"Outflow, yakni keluarnya uang masyarakat yang semestinya berputar dan menghidupkan ekonomi Bali, juga ancaman yang sangat serius di tengah perekonomian kita yang porak poranda diterjang pandemi Covid-19," tandas Suka Antara Yasa.
Baca Juga: 1,5 Juta Penduduk Indonesia Belum Rekam e-KTP
Kondisi ini, menurut dia, akan langsung berdampak pada sikap masyarakat kepada pemimpinnya yang dengan mudah mengeluarkan izin toko swalayan berjaringan nasional, tanpa memperdulikan dampak jangka pendek, jangka menengah dan panjang.
