Network
Artinya, proyek ini sudah melalui proses persetujuan dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Masyarakat adat setempat juga menyetujui pengembangan panas bumi itu.
Bahkan pada tahun 2017, beberapa utusan warga Desa Wae Sano telah melakukan studi banding di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Kamojang.
Selanjutnya pada September 2021, perwakilan Pemkab Manggarai Barat juga melakukan studi banding ke Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Patuha, Jawa Barat.
Baca Juga: BNPB: Perempuan Berisiko Meninggal 14 Kali Lebih Besar Saat Bencana
"Pemda juga melakukan studi banding di salah satu titik di Patuha. Di sekeliling itu pertanian luar biasa, orang pelihara sapi, sayur-sayuran, luar biasa kehidupan sektor pertanian di Patuha itu. Begitu juga di Kamojang," tutur Edistasius Endi.
"Artinya yang kita lihat, termasuk di sejumlah dokumen yang kita telah terima dan cermati, bahwa geothermal tidak merusak ruang hidup, tidak mengganggu sektor pertanian," lanjutnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat itu tidak menampik, dalam sebuah pembangunan pasti ada dampak negatifnya. Apalagi dalam konteks proyek geothermal.
Hal paling penting adalah, porsi dampak negatifnya. Jika ada dan kecil, maka perlu kerja kolektif untuk meminimalisir dampak negatif yang ada.
Baca Juga: Wisatawan Keluhkan Mahalnya Biaya Hotel di Labuan Bajo, Begini Respon BPOLBF
"Saya pastikan sebuah pembangunan, apalagi sekelas pembangunan geothermal, pasti ada dampak negatifnya. Tetapi, jangan lupa pasti ada juga dampak positifnya," kata Edistasius Endi.
