Network
LABUAN BAJO TERKINI- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Manggarai Barat, meminta PT Flobamor untuk mematuhi perintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penundaan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK).
Hal tersebut disampaikan Ketua PHRI Mabar, Silvester Wanggel menyikapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang meminta PT. Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT, untuk mencabut keputusan kenaikan tarif di Taman Nasional (TN) Komodo sebelum penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Permintaan penundaan itu disampaikan KLHK dalam surat perihal penanganan isu strategis terkait TNK yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Flobamor pada Jumat, 5 Mei 2023.
"Kalau misalnya ada perintah dari kementererian atau pusat, artinya PT Flobamor mencabut penentuan sepihak tarif masuk TNK, itu tidak ada alasan untuk dicabut," tegasnya, Kamis (11/5/2023).
Baca Juga: Menparekraf Dorong Inovasi Pemuda ASEAN untuk Keberlanjutan Lingkungan di Labuan Bajo
Menurutnya, keputusan tersebut harus dipatuhi, terlebih sangat berdampak kepada pariwisata di Labuan Bajo.
"Kalau pemerintah pusat sudah instruksikan seperti itu tidak ada lagi pemeritahan di bawah itu yang membangkang, apalagi ini kan sudah viral dan (diberitakan ) media online," ujarnya.
Menurutnya, pencabutan aturan yang akan dilakukan PT Flobamor harus dipublikasikan secara luas, sehingga memberikan kepastian kepada pelaku pariwisata dan wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo.
"Artinya, ketika misalnya pemerintah mencabut izin pengelolaan PT Flobamor misalnya, maka harus dimuat dalam media-media internasional, supaya calon wisatawan yang berlibur tidak mengalami kebingungan, terutama para tour operator-tour operator yang berkantor di luar Labuan Bajo. Oeh karena itu," katanya.
