Network
LABUAN BAJO TERKINI - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) menargetkan 45 persen pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia masuk kategori digital pada tahun 2022.
Adapun hingga akhir 2021, terdapat 191 Pemda (35,24 persen dari total Pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori digital. Capaian tersebut melampaui target 2021 sebesar 30 persen.
Dibandingkan dengan 2020, maka peningkatan transaksi pembayaran digital yang disebabkan peningkatan pemanfaatan pembayaran e-commerce atau marketplace bertumbuh 17,67 persen (yoy), Internet/ Mobile/ SMS Banking naik 11,51 persen (yoy), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 42,94 persen (yoy) serta Cash Management System (CMS) naik 5,56 persen (yoy).
Baca Juga: Maksimalkan Energi Hijau, Tingkat Bauran EBT di Flores Mencapai 15,24 Persen
Terkait target capaian untuk tahun 2022 ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, program kerja Satgas P2DD akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu 6 Maret 2022, Airlangga Hartarto menjelaskan, kerja sama Pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diharapkan akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD, menyampaikan target program kerja Satgas P2DD di 2022.
Baca Juga: Tiga Maskapai Penerbangan Internasional Mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali
Salah satunya adalah mendorong penguatan layanan digital pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan melakukan inovasi digitalisasi pemungutan PDRD yang akan diinisiasi seluruh TP2DD.
Satgas P2DD, kata dia, juga akan melaksanakan dua kegiatan strategis, yaitu Evaluasi Kinerja Tahunan (Championships) TP2DD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang pertama.
