LABUAN BAJO TERKINI - Pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.
Keputusan itu diambil pemerintah, karena ribuan perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
"Hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis 6 Januari 2022, sebagaimana dikutip dari halaman Facebook @Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Kepala Daerah Jangan Sampai Terkena OTT KPK
Menurut Kepala Negara, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.
"Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh," jelas Presiden Jokowi.
Pada saat bersamaan, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.
Baca Juga: Ini Makna Maskot Hari Pers Nasional 2022
Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare.
Sebanyak 25.128 hektare di antaranya milik 12 badan hukum, dan 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
"Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut," tegas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Layani 406.682 Penumpang
"Di saat yang sama, pemerintah memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman," imbuhnya.
Indonesia, demikian Presiden Jokowi, terbuka bagi para investor dengan rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.***